Graha Pena Gunadarma

Yuk, Buat Proposal Abdimasy

April 14th, 2012 | by | in Edukasi, Headline | No Comments

“Sampai dengan Tahun 2010 kurang 5% populasi dosen dan kurang dari 1% Guru Besar yang aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat“. Pernyataan tersebut tertuang dalam latar belakang Panduan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2012 Yang Dirilis Oleh Dirjen Dikti. Bisa jadi pernyataan tersebut muncul karena program pengabdian kepada masyarakat (abdimasy) harus berupa program resmi yang diketahui oleh kampus, dan jenis atau cakupan kegiatannya harus sesuai dengan bidang keahlian dosen, termasuk harus dilengkapi dengan Surat Keterangan atau Surat Tugas dari kampus. Persyaratan tersebut terlihat pada persyaratan kegiatan abdimasy pada laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) atau dalam pengajuan kepangkatan, termasuk dilengkapi dengan laporan pelaksanaannya.

Terlepas rujukan data atau fakta tersebut, kondisi tersebut menjadi latar belakang Dirjen DIKTI untuk terus menawarkan hibah abdimasy. Penawaran program abdimasy sudah diumumkan secara resmi di website DIKTI di sini. Batas akhir pengiriman proposalnya adalah 31 Mei 2012 jam 16.00 WIB. Ada 6 (enam) jenis program yang ditawarkan. Berikut penjelasan sekilas keenam program tersebut yang disarikan dari panduan tahun 2012.

 

Aliran kerja penyusunan usulan PPM PT (sumber: Dirjen DIKTI)

IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM)

Dalam program PPM berbasis Ipteks bagi Masyarakat (IbM), khalayak sasarannya adalah (1) masyarakat yang produktif secara ekonomis (usaha mikro); (2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan (3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomis (masyarakat biasa). Tujuan program IbM adalah: (1) Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomis, (2) Membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, serta (3)  meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan.

Luaran program IbM dapat berupa: (1) Jasa, (2) Metode, (3) Produk/Barang dan (4) Paten. Hasil program IbM wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui Jurnal/Majalah Nasional. Program IbM berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dibiayai sepenuhnya melalui DIPA DIT. LITABMAS Ditjen Dikti atau bersama Instansi lain. Dukungan dana DIPA DIT. LITABMAS Ditjen Dikti maksimum sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan minimal 8 bulan.

IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IbK)

Misi program IbK adalah memandu PT menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan knowledge based economy, sedangkan tujuannya adalah: (1) menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks, (2) meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri, dan (3) menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi mahasiswa PKMK/PKM lainnya/mahasiswa yang sedang merintis usaha/alumni wirausaha. IbK hanya satu untuk setiap Perguruan Tinggi, dikelola di bawah LPM/LPPM/UPPM PT dengan melibatkan sejumlah dosen yang berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu. IbK melaksanakan pelatihan manajemen usaha bagi tenant dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis ipteks.

Unit layanan program IbK setiap tahun wajib membina 20 (dua puluh) orang calon wirausaha yang seluruhnya adalah mahasiswa PKMK/PKM lainnya, mahasiswa yang merintis usaha baru dan alumni. IbK diharapkan juga bersinergi dengan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa yang mendapatkan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau PKM lainnya, mahasiswa dan alumni yang sedang merintis usaha, sebagai tenant. Luaran kegiatan IbK adalah: (1) 5 wirausaha baru mandiri berbasis ipteks per tahun yang siap beraktivitas di masyarakat, (2) 80 % dari calon wirausaha tahun pertama menjadi wirausaha baru, (3) Jasa atau produk WUB mahasiswa memiliki keunggulan ipteks. Hasil program IbK wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel ilmiah setiap tahun dan dipublikasikan melalui jurnal/majalah internasional.

Kegiatan IbK dapat dilaksanakan maksimum 3 (tiga) tahun berurutan. Setiap tahunnya IbK wajib mengelola sebanyak 20 tenant dari sebanyak mungkin prodi di PT yang bersangkutan . Jika misalnya ada 5 (lima) orang tenant telah menjadi wirausaha pada tahun pertama, maka tahun kedua IbK wajib merekrut jumlah tenant yang sama, yaitu 5 (lima) orang. Demikian seterusnya sehingga 80% peserta awal menjadi wirausaha. Dana yang disediakan Dikti adalah maksimum Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah), dan PT yang bersangkutan minimal Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah), flat selama tiga tahun.

PROGRAM IPTEKS BAGI PRODUK EKSPOR (IbPE)

Program IbPE merupakan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan dancpengembangan hasil riset perguruan tinggi (PT), berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Persoalan yangcditangani meliputi seluruh aspek bisnis usaha kecil atau usaha menengah sejak bahan baku sampaicke pemasaran produk. Demikian juga persoalan produksi dan manajemen perusahaan, menjadi bidang garapan wajib IbPE. UK mitra yang dipilih harus mampu menghasilkan produk atau komoditas ekspor, yang berpeluang ekspor atau yang secara tidak langsung dibawa ke luar negeri. Pengusul program harus memahami bahwa 1) UKM mitra berdiri sejajar dengan PT; 2) UKM mitra bukan usaha yang baru tumbuh tetapi yang telah berproduksi dan menghasilkan produk ekspor atau potensial ekspor; 3) Produk yang dihasilkan juga bukan produk yang sama sekali baru; dan 4) UKM mitra membutuhkan bantuan penerapan sains, teknologi dari PT.

Misi program IbPE adalah meletakkan UKM pada posisi sains, teknologi, ekonomis yang berskala global. Sedangkan tujuan program IbPE adalah untuk: (1) Memacu pertumbuhan ekspor produk Indonesia melalui pertumbuhan pasar yang kompetitif, (2) Meningkatkan pengembangan UKM dalam merebut peluang ekspor melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran, (3) Mempercepat difusi teknologi dan manajemen masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri, dan (4) Mengembangkan proses link & match antara PT, industri, Pemda, dan masyarakat luas. Luaran program yang diharapkan dalam bentuk perubahan: (1) nilai aset dan omzet UKM, (2) jumlah dan mutu produk yang dipasarkan, (3) pasar produk, (4) kesehatan lingkungan, dan (5) jumlah tenaga kerja UKM.

Pendanaan Program IbPE berasal dari minimal 2 (dua) sumber, yaitu: (1) DIPA DIT. LITABMAS dan (2) UKM. Komposisi kedua sumber dana adalah flat selama 3 (tiga) tahun, yaitu masing-masing Rp 100 juta,- DIPA DIT. LITABMAS dan Rp 25 juta,- dana UKM. Sumber dana lain misalnya dari Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah lainnya atau Lembaga Swasta (CSR) dimungkinkan untuk dijadikan penyerta. Biaya dari DIT. LITABMAS sudah diperhitungkan termasuk kewajiban yang berkenaan dengan komponen pajak yang harus dibayarkan dan penyusunan artikel untuk publikasi/jurnal/majalah internasional setiap tahunnya.

PROGRAM IPTEKS BAGI INOVASI DAN KREATIVITAS KAMPUS (Ib-IKK)

Program IbIKK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud IbIKK di perguruan tinggi dapat berupa badan usaha atau bermitra dengan industri lainnya dan dapat didirikan serta dikelola kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya di level laboratorium, pilot plant, bengkel, jurusan/ departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut.

Misi program IbIKK adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk intelektual masyarakat di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tujuan program IbIKK adalah: (1) mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi, (2) membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru, (3) menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra, (4) memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa, (5) mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi masyarakat dan (6) membina kerjasama dengan sektor swasta termasuk pihak industri dan sektor pemasaran.

Luaran program adalah: (1) Unit usaha di perguruan tinggi berbasis produk intelektual dosen, (2) produk jasa dan/atau barang komersial yang terjual dan menghasilkan pendapatan bagi perguruan tinggi, (3) Paten dan/atau (4) wirausaha-wirausaha baru berbasis ipteks. Luaran ini diharapkan dapat memberi dampak berkembang dan meluasnya budaya kewirausahaan dan pemanfaatan hasil riset maupun pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dan (5) up-dating ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. Hasil program IbIKK wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel ilmiah dalam Jurnal/Majalah Internasional.

Pendanaan Program IbIKK bersumber dari DIPA DIT. LITABMAS Ditjen Dikti sebesar maksimum Rp. 100 (seratus) juta rupiah dan PT minimum sebesar Rp 20 (duapuluh) juta, flat selama 3 (tiga) tahun.

PROGRAM IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)

Program IbW juga dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi, (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, (3) potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif, serta (4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Misi program IbW adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemko/Pemkab berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), non RPJMD dan perguruan tinggi (kepakaran). Tujuan program IbW adalah: (1) menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi (PT), kemampuan dan kebijakan Pemko/Pemkab seperti tertuang dalam RPJMD,non RPJMD dan potensi masyarakat, dan (2) Menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemko dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Luaran program IbW dapat berupa: (1) Jasa, (2) Metode, sistem, (3) Produk/Barang atau (4) Paten dan (5) Wilayah wisata yang kesemua itu diharapkan mampu memberi dampak pada: (a) up-dating ipteks di masyarakat, (b) pertumbuhan ekonomi wilayah, (c) terbentuknya keamanan dan ketentraman masyarakat, (d) peningkatan atensi PT terhadap kawasan, (e) peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, (f) peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di perguruan tinggi. Hasil program IbW wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui Jurnal/Majalah Internasional.

Pelaksanaan program IbW didukung pendanaan yang bersumber dari 2 (dua) pihak, yaitu: APBD Pemko/Pemkab dan DIPA DIT. LITABMAS Ditjen DIKTI. Mengingat bahwa program IbW pada hakekatnya diposisikan sebagai pendukung realisasi RPJMD dan non RPJMD secara maksimal, maka dana APBD disarankan lebih besar dibandingkan dana DIPA DIT. LITABMAS. Program IbW terdiri dari berbagai program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun yang pelaksanaannya tidak perlu berturut-turut, atau dimulai pada tahun yang sama. Setiap kegiatan ditetapkan besaran biaya yang diperlukan dan didistribusikan sesuai tahun pelaksanaannya. Alokasi dana DIPA DIT. LITABMAS setiap tahunnya ditetapkan maksimum sebesar Rp. 100 (seratus) juta rupiah, dan dana Pemerintah Daerah minimum Rp. 100 (seratus) juta rupiah.

PROGRAM IPTEKS BAGI WILAYAH ANTARA PT-CSR atau PT-PEMDA-CSR SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Program Ipteks bagi Wilayah yang dilaksanakan bersama Pemda dan telah direspons Pemda dan Perguruan Tinggi dengan baik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dinilai tepat menjadi partner aplikasi misi Corporate Social Responsibility, CSR bagi masyarakat. Peluang mensejahterakan masyarakat yang terbuka bagi seluruh perguruan tinggi, tidak selamanya dapat langsung direalisasikan. Kendala paling utama yang dihadapi perguruan tinggi adalah ketersediaan dana APBD Pemda. Beberapa PT berpengalaman melaksanakan program sejenis IbW didukung dana CSR. Dengan demikian, terbuka kemungkinan pengembangan program IbW ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: IbW-PEMDA, IbW-CSR dan IbW-PEMDA-CSR. Bentuk IbW-PEMDA pada dasarnya identik dengan program IbW yang selama ini telah dilaksanakan. Sedangkan dua yang lain juga sama seperti program IbW yang dikenal selama ini baik dalam misi, tujuan maupun teknis pelaksanaannya. Perbedaan yang tegas di antara ketiganya adalah sumber dana pendukungnya. Dana program IbW-CSR bersumber dari DIPA DIT. LITABMAS dan satu atau lebih CSR sedangkan IbW-PEMDA-CSR dari DIPA DIT. LITABMAS, APBD Pemda dan satu atau lebih CSR.

Proposal program IbW-CSR atau IbW-PEMDA-CSR disusun bersama para pihak yang dapat meliputi: (1) Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra dan Lembaga penyandang dana CSR atau (2) Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra dan Lembaga penyandang dana CSR dan Pemerintah Daerah (Kota atau Kabupaten). PT Mitra disarankan mampu membangun tradisi kebersamaan antar PT sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan IbW-CSR dan IbWPEMDA-CSR. PT Mitra dapat dipilih dari PT se kota atau dari wilayah IbW-CSR atau IbW-PEMDACSR dilaksanakan. Masyarakat dan wilayah yang menjadi target program IbW ditetapkan pihak Institusi/Lembaga penyandang dana CSR atau Pemda dan CSR. Acuan yang digunakan dalam menyusun proposal IbW-CSR adalah misi dan program CSR. Sedangkan untuk program IbW-PEMDA-CSR mengacu kepada misi dan program CSR serta RPJMD Pemkab atau Pemko.

Luaran dan dampak program IbW-CSR dan IbW-PEMDA-CSR ini relatif sama dengan PROGRAM IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW).  Hasil program IbW-CSR dan IbW-PEMDA-CSR wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui Jurnal/Majalah Internasional.

Program IbW-CSR dan IbW-PEMDA-CSR terdiri dari banyak program dan kegiatan yang pelaksanaannya tidak perlu setiap tahun berturut-turut, atau harus dimulai pada tahun yang sama. Setiap kegiatan ditetapkan besaran biaya yang diperlukan dan didistribusikan sesuai tahun pelaksanaannya. Alokasi dana DIPA DIT. LITABMAS setiap tahunnya ditetapkan maksimum sebesar Rp. 100 (seratus) juta rupiah, dan dana CSR minimum Rp. 100 (seratus) juta rupiah.

Panduan selengkapnya dapat dilihat di sini.

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Rumah Pena → Redaksi Rumah Pena

Lihat semua tulisan dari

Website : http://pena.gunadarma.ac.id

Leave a Reply