Graha Pena Gunadarma

Transparansi Keuangan Bank di Website

October 24th, 2012 | by | in Headline, Keuangan | 3 Comments

Dua kebijakan BI tentang pengaturan perbankan terbit di bulan Oktober ini. Pertama, Peraturan Bank Indonesia No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum . Kedua, Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank).

Perbankan Indonesia memang tergolong padat data dan informasi yang perlu didokumentasikan dan dilaporkan secara periodik. Berbagai ragam data dan informasi tersebut bisa digunakan oleh otoritas moneter – dalam hal ini Bank Indonesia – untuk memantau perkembangan dan kinerja perbankan nasional, baik secara mikro yaitu penilaian kesehatan bank, maupun secara makro yakni fungsi dan peran perbankan dalam perekonomian nasional.

Pengelolaan data atau sistem informasi bank tergolong paling maju dibandingkan sektor lain. Selain sudah menggunakan sistem pelaporan secara online dari bank ke pusat data di BI, kemutakhirannya pun relatif lebih baik. Berbagai data tentang perbankan bisa diakses dengan mudah di website Bank Indonesia. Misalnya, Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang selalu dirilis setiap bulannya. Berbagai laporan yang disajikan oleh BI tersebut tentunya bersumber pada laporan yang wajib dibuat oleh Bank Umum dan melaporkannya ke Bank Indonesia.

Jenis Laporan Kantor Pusat Bank Umum

Menurut BI, latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/12/PBI/2012 ini adalah: (a) Perlu penambahan informasi baru yang selama ini dilaporkan secara offline menjadi online dalam sistem LKPBU dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan kebijakan dan efisiensi di perbankan; (b) Perlu penambahan periode laporan yang semula bulanan dan triwulanan menjadi mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan; serta (c) Perlu percepatan waktu penyampaian beberapa laporan di LKPBU dalam rangka harmonisasi dengan percepatan waktu penyampaian laporan lainnya seperti LBU dan LBBU.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut meliputi antara lain: Pertama, menambah laporan baru secara online, sebagai berikut:

1)    proyeksi arus kas;
2)    aktivitas bank sebagai agen penjual produk non bank, yang meliputi:
a)     bancassurance;
b)    agen penjual efek reksa dana;
c)     aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;
3)    e-banking;
4)    structured product;
5)    pejabat eksekutif;
6)    jaringan kantor;
7)    laporan keuangan publikasi;
8)    tenaga kerja perbankan;

Kedua, Menambah periode laporan dari 2 (dua) periode yaitu bulanan dan triwulanan menjadi 4 (empat) periode yaitu: (1) mingguan; (2) bulanan; (3) triwulanan; (4) tahunan.

Ketiga, Mempercepat waktu penyampaian beberapa laporan di LKPBU sebagai berikut: (1)    batas waktu penyampaian laporan dan koreksi laporan dipercepat dari tanggal 15 menjadi 5 hari kerja (HK) tiap awal bulan untuk laporan kegiatan kustodian, SKBDN, remittance TKI, mutasi rekening pemerintah, e-banking, structured products, pejabat eksekutif, jaringan kantor, laporan keuangan publikasi bulanan, dan pengaduan nasabah; serta (2)  batas waktu penyampaian laporan lainnya masih menggunakan batas waktu penyampaian laporan pada tanggal 15.

Transparansi di Dunia Maya

PBI  No.14/14/PBI/2012 secara umum bukan regulasi baru bagi perbankan yang sudah mengenal prinsip transparansi dan publikasi laporan keuangan. Berbagai kebijakan sebelumnya dari BI sudah mendorong agar bank semakin meningkatkan kinerjanya, misalnya tertuang dalam kebijakan tentang Good Corporate Governance (GCG), termasuk berbagai parameter dalam sistem penilian kesehatan bank yang sudah diberlakukan mulai tahun 2012.

Soal GCG, BI pun menyebutkan secara eksplisit dalam penjelasan umum PBI, yaitu kutipan lengkapnya: “Salah satu pilar penting dalam pencapaian Good Corporate Governance di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada publik, melalui pengungkapan informasi secara kuantitatif dan kualitatif.”

Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut, antara lain: (i) sebagai dasar penetapan keputusan-keputusan oleh pelaku pasar dan publik; (ii) meningkatkan kredibilitas Bank dan kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan nasional; (iii) memperlihatkan kemampuan Bank untuk memantau dan mengelola risiko; dan (iv) mengurangi ketidakpastian pasar (market uncertainty) serta kesenjangan informasi (assymetric information).

Ada hal menarik dalam PBI tentang transparansi dan publikasi ini, yakni Bank wajib mengunggah beberapa jenis laporan keuangannya ke website. Dengan sendirinya, bank pun wajib memiliki website.  Dalam hal Bank belum memiliki website, Bank wajib memiliki website paling lambat akhir Desember 2012.  Kewajiban ini akan mendorong bank untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan websitenya, termasuk pengelolaannya.

Terkait dengan pasokan informasi ke masyarakat ini, BI mengaitkannya dengan konsep kesenjangan informasi (assymetric information). Menurut BI, “Transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information) sehingga publik dan para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline)”.

Salah satu implikasi dari kewajiban unggah laporan keuangan di website adalah kondisi bank relatif lebih terbuka di mata publik. Meskipun tidak semua jenis informasi terungkap di website karena ada unsur kerahasiaan atau pertimbangan lain, masyarakat minimal lebih bisa melihat perkembangan bank tersebut untuk beberapa indikator.

Kewajiban ini tidak membuat bank begitu “telanjang” di mata publik. Soal ini BI pun menyadari dan menyatakan: “Pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank, oleh karena itu perlu diatur cakupan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib diungkapkan kepada publik agar kompetisi antar Bank tetap terjaga.”

Tranparansi keuangan di dunia maya memang sudah banyak diterapkan di sektor lain, termasuk sektor publik yang sudah memberlakukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, atau peraturan yang mengharuskan setiap pemerintah daerah mengunggah laporan keuangan daerahnya di situs pemdanya.

BI menyatakan bahwa tujuan pengaturan Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 ini adalah agar sejalan dengan implementasi Basel II sesuai perkembangan standar internasional dan standar akuntansi, memayungi beberapa kewajiban penyampaian Laporan, serta meningkatkan transparansi Bank secara umum.   Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan Bank adalah sebagai berikut:

a.    Laporan Tahunan
b.    Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
c.    Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
d.    Laporan Keuangan Konsolidasi
e.    Laporan Publikasi Lain

Cakupan Laporan Tahunan yang perlu disesuaikan anatar lain: (a)  Pada Informasi umum mengenai perkembangan usaha bank dan kelompok bank, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen yang dulu hanya mencakup Bank Konvensional sekarang ditambahkan Unit Usaha Syariah (UUS); (b)  Menambahkan Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Laporan Distribusi Bagi Hasil bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS; dan (c) Khusus untuk Bank Umum Konvensional (BUK) ditambahkan kewajiban penyajian informasi mengenai: (1)  Penyajian informasi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap potensi kerugian (risk exposures) atas beberapa jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2, serta (2) Informasi permodalan secara kualitatif dan kuantitatif (khusus BUK), yang terdiri dari kecukupan modal dan struktur permodalan.


Catatan:

Isi naskah PBI selengkapnya dapat dilihat pada website Bank Indonesia di Naskah lengkap kedua PBI tersebut dapat diakses di sini dan di sini.

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Budi Hermana → Dosen Universitas Gunadarma http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana

Lihat semua tulisan dari

Website : http://bhermana.staff.gunadarma.ac.id

3 Responses to “Transparansi Keuangan Bank di Website”

  1. widi says:

    Pak Budi…. untuk laporan GCG perbankan, apakah BI mempunyai laporan GCG semua bank? terima kasih Pak Budi

    widi

Leave a Reply