Graha Pena Gunadarma

Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi

August 17th, 2012 | by | in Berita, Headline | No Comments

Dirjen DIKTI merilis Surat Edaran Nomor 1061/E/T/2012 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pendirian atau Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, serta Pembukaan Program Studi. Alasan dikeluarkannya SE tersebut pada tanggal 9 Agustus 2012 bukan karena jumlah kampus sudah jenuh, atau karena mutunya dipertanyakan. Moratorium tersebut dikarenakan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI).

UU DIKTI yang sudah disyahkan oleh DPR pada tanggal 13 Juli 2012 mengamanatkan peraturan pelaksanaan yang baru tentang pendirian perguruan tinggi atau pembentukan program studi. Peraturan setingkat peraturan menteri tersebut harus sudah terbit dalam kurun waktu dua tahun terhitung sejak ditandatangani UU DIKTI. Pertimbangan hukum inilah yang melandasi dikeluarkannya moratorium terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan paling lambat 31 Agustus 2014.

Kebijakan moratorium akan berimplikasi pada perluasan akses pendidikan tinggi karena tidak aka nada perguruan tinggi atau program studi baru minimal dalam kurun dua tahun ke depan, keculai peraturan menterinya terbit lebih cepat. Menurut SE tersebut, per 1 Agustus 2012, jumlah perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 92 PTN dan 3124 PTS. Rincian jumlah program studi yang diselenggarakan oleh PTN dan PTS tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan dikeluarkannya moratorium tersebut, usulan pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pendirian program studi yang terlanjur masuk ke Dirjen DIKTI pun belum bisa diproses lebih lanjut. Per 1 Agustus, jumlah usulan tersebut terdiri usulan pendirian PTS sebanyak 813 diterima dan 758 diantaranya sudah diproses, perubahan bentuk PTS sebanyak 192 diterima dan diproses, serta pembukaan program studi sebanyak 3449 diterima dan semuanya sedang diproses. Sekali lagi, semua usulan tersebut tidak dilanjutkan karena pengusul belum mampu memenuhi persyaratan pendirian atau pembukaan berdasarkan peraturan dan perundangan.

Pasal UU DIKTI yang menjadi landasan hukum moratorium adalah Pasal 33 ayat (5) yang menyatakan bahwa program studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. Karena langsung memperoleh status akreditasi tersebut maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan pemrosesan usulan yang lebih teliti, cermat, dan akurat.

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Rumah Pena → Redaksi Rumah Pena

Lihat semua tulisan dari

Website : http://pena.gunadarma.ac.id

Leave a Reply