Graha Pena Gunadarma

Keuangan Inklusif: RABU=Rakus Bunga?

July 3rd, 2012 | by | in Ekonomi, Headline | No Comments

Bank hidup dari uang rakyat. Dana masyarakat yang dianggap sumber dana bank, diputar kembali oleh bank ke berbagai produk investasi bank. Para bankir menyebutnya: use of fund. Selisih antara keuntungan investasi bank dengan biaya bunga yang harus dibayar bank kepada masyarakat yang memasok dana, disebut marjin bunga. Makin besar selisihnya, bank makin untung.  Untung pun makin menggunung jika bank mendapat hasil investasi tinggi dan menekan bunga simpanan masyarakat serendah-rendahnya.

Potensi keuntungan makin menggiurkan jika simpanan masyarakat makin deras masuk ke bank. Pakar ekonomi menyebutnya dengan economic of scale. Apalagi BI menganggap masih banyak masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan. Atau dengan kata lain, bank belum bisa menggarap orang-orang yang belum mempunyai rekening bank, baik sebagai debitur – yakni meminjam dari bank- maupun kreditur – yakni menyimpan di bank. Bisa jadi kondisi tersebut disebabkan bank masih tergolong eksklusif, misalnya hanya untuk orang kaya atau perusahaan besar saja.

Dalam mengikis eksklusifnya bank tersebut, BI getol mengampanyekan program keuangan inklusif (financial inclusion). Sederhananya, rajinlah berurusan dengan bank untuk urusan keuangan. Jika belum punya simpanan, segeralah menyimpan di bank. Jika perlu pinjaman, jangan sungkan pula minta bantuan bank. Begitulah jika perbankan merayu masyarakat agar pundi-pundi uang bank bisa menggunung dan berputar terus demi mengejar rente ekonomi.

BI luncurkan slogan RABU sebagai Rajin Menabung (doc.bhermana)

Pada tanggal 27 Juni 2012 BI merilis siaran pers berjudul: “Pekan Kegiatan Keuangan Inklusif dan Pencanangan Hari Menabung Nasional“. Salah satu jargon atau slogan teranyar dari BI adalah: “Setiap hari RABU pada awal bulan sebagai hari RAjin menaBUng“.

Berbagai cara pun disiapkan untuk keberhasilan program keuangan inklusif tersebut. BI pun menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar siswa dan mahasiswa melek keuangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun digandeng agar para nelayan bisa mengakses layanan keuangan bank. Badan Pertanahan Nasional pun tak luput dilirik BI agar bisa memfasilitasi masyarakat memperoleh dokumen pertanahan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pembiayaan perbankan.

Selain aspek koordinasi, BI pun berencana mengeluarkan berbagai kebijakan baru dalam rangka meningkatkan keuangan inklusi, yakni:

  • Branchless banking, yang merupakan kebijakan untuk memperluas jangkauan bank dalam memberikan jasa keuangan.
  • Financial Education, yang merupakan kebijakan untuk meningkatkan financial literacy sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
  • Start Up Kredit, yang merupakan upaya untuk menciptakan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha pemula.
  • Financial Identity Number (FIN), yang merupakan penyusunan nomer induk keuangan yang mencakup masyarakat yg sama sekali belum pernah berhubungan dengan bank (Strictly unbanked people), masyarakat yang pernah terhubung dengan bank (Partially unbanked) maupun masyarakat yang sudah terhubung dengan bank (Fully banked).

Pertanyaannya, keuangan inklusi tersebut hanya demi pundi-pundi uang di bank semata, atau demi kepentingan masyarakat?

Perkembangan suku bunga kredit, simpanan, dan inflasi periode Januari 2011 – April 2012 (sumber: BI)

Jika melihat perkembangan tingkat suku bunga simpanan yang makin tertekan – bahkan untuk giro dan tabungan di bawah inflasi – maka masyarakat yang menabung di bank malah makin memperoleh nilai riil yang menurun. Simpanan seolah seperti celengan di jaman dulu, namun dibungkus dengan aspek keamanan atau jaminan yang lebih baik. Kalau toh bunganya selaras dengan pergerakan harga-harga, simpanan memang sepadan, namun masyarakat penyimpan jangan berharap selisih keuntungan.

Ketika dana murah dari masyarakat tersebut diputar kembali oleh Bank melalui aktiva produktif, justru bank berpesta pora dengan selisih bunganya. Tengok saja pergerakan tingkat suku bunga kredit selama setahun terakhir. Margin atau selisih bunga tidak pernah di bawah 5 persen. Menurut data BI, nilai Net Interest Margin (NIM) perbankan nasional adalah 5,31% per April 2012. Artinya, bank mengeruk untung besar dari bisnis “bunga” ini seperti terlihat pada angka-angka yang tertera pada Statistik Perbankan Indonesia April 2012.

Pendapatan bunga perbankan nasional sebesar Rp 124,67 Triliun, termasuk Rp 88,03 Triliun dari bunga kredit. Beban bunga yang dibayar bank sebesar Rp 61.51 Triliun. Dari beban bunga tersebut,  bank hanya membayar bunga simpanan masyarakat sebesar Rp 34.14 Triliun. Keuntungan bunga bersihnya – yaitu selisih antara pendapatan bunga dengan beban bunga- mencapai Rp 63,16 Triliun. Akhirnya Bank berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 28,09 Triliun.

Perbankan Indonesia sangat mengandalkan bunga kredit dalam mengeruk keuntungan, apalagi kredit tersebut dibiayai dari pasokan simpanan masyarakat yang relatif dibayar murah. Masih mending jika penyaluran kredit tersebut membuat sektor riil bisa berkembang. Namun, rasanya peran perbankan masih belum optimal. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi bisa membuat biaya produksi pun meningkat. Itupun kalau para debitur masih bisa meraih untung dan bisa membayar cicilan kredit dengan teratur. Ujung-ujungnya, harga barang dan jasa bisa dipatok lebih tinggi agar pembiayaan melalui kredit bisa tertutupi.

Jika pasokan dana murah dari masyarakat membuat sektor perekonomian bergerak maju – apalagi harga barang dan jasa murah dan bisa menyerap tenaga kerja -  maka masyarakat rasanya masih bisa “ikhlas“ memasok dananya ke bank. Jika tidak, masyarakat hanya bisa pasrah saja karena saat ini perbankan nasional memang lagi kuat-kuatnya mencengkeram sebagai lembaga penyimpan.

Harus diakui, tidak ada lembaga alternatif yang sekuat bank yang berhasil menyedot uang masyarakat atau Dana Pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 2841,36  Triliun per April 2012. Total aset perbankannya mencapai Rp 3.745.07 Triliun. Dari total DPK tersebut, jumlah giro, tabungan, dan deposito (dalam mata uang Rupiah) berturut-turut sebesar Rp 487,37 Triliun, Rp 841,00 Triliun dan  dan Rp 1109,96 Triliun.

Jadi, masihkah slogan “RABU“ layak disebut “RAjin MenaBUng“? Semoga BI bisa menjaga semangat program keuangan inklusif demi perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka, jangan salahkan jika slogan “RABU“ diplesetkan menjadi: “Bank Makin RAkus BUnga!“.

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Budi Hermana → Dosen Universitas Gunadarma http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana

Lihat semua tulisan dari

Website : http://bhermana.staff.gunadarma.ac.id

Leave a Reply