Graha Pena Gunadarma

Ketika Roda Dua Mengepung Jakarta

July 2nd, 2012 | by | in Headline, Jakarta Kita | 5 Comments

Tanpa disajikan data statistik pertumbuhan kendaraan bermotor, kebanyakan orang mungkin bisa dengan mudah menebak bahwa jumlah sepeda motor lebih besar dibanding jenis kendaraan lain yang setiap hari memenuhi jalan-jalan di Ibu Kota. Hal ini bisa kita saksikan dengan mata telanjang bagaimana kerumunan kendaraan roda dua itu berhamburan di antara belantara lalu lintas atau menyelinap di antara celah-celah kendaraan lainnya. Pada jam dan hari tertentu terkadang sepeda motor berseliweran menembus jalan-jalan sempit yang padat penduduk. Seperti halnya kehadiran para pendatang, keberadaan mereka semakin hari semakin memadati sudut-sudut kota Jakarta.

Di tengah padatnya lalu lintas Ibu Kota, keberadaan sepeda motor bisa disebut sebagai kendaraan alternatif yang memiliki banyak keunggulan. Ukuran badannya yang ramping menyebabkan gerakannya lebih lincah dibanding kendaraan jenis lain yang berbadan lebih besar. Kemampuannya menerobos kemacetan merupakan fakta yang tidak bisa disangkal. Kelebihan inilah yang menyebabkan waktu tempuh berkendaraan lebih cepat dan bisa menghemat banyak waktu. Kapasitas mesin sepeda motor yang sederhana menjadikan kendaraan roda dua ini tidak boros enerji seperti halnya kendaraan lain yang menggunakan mesin dan tenaga yang lebih besar. Harganya pun relatif terjangkau oleh berbagai kalangan. Tidak heran jika keunggulan yang sering dipromosikan dari sepeda motor selain masalah harga juga diklaim sebagai kendaraan yang hemat bahan bakar.

Beberapa keunggulan di atas menyebabkan sepeda motor menjadi pilihan alat transportasi sehari-hari buat sebagian orang. Sepeda motor dianggap sebagai solusi di tengah kemacetan Ibu Kota yang semakin hari semakin tidak bisa diprediksi. Tidak aneh jika proporsinya saat ini jauh lebih besar dibanding kepemilikan jenis kendaraan roda empat. Dari total 69 juta unit sepeda motor yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2011, diperkirakan 82% warga Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) memiki kendaraan roda dua tersebut.

 

Pengendara Sepeda Motor di Jakarta (Foto Septian Pamungkas – Okezone.com)

Namun dengan pesatnya pertumbuhan sepeda motor, permasalahan sosial kerap muncul  di tengah semakin rumitnya masalah Ibu Kota Jakarta. Masalah utama yang sering mengemuka adalah rendahnya kesadaran berkendaraan di kalangan pengguna sepeda motor. Banyak aturan-aturan lalu lintas yang diabaikan oleh pengendara roda dua tersebut, sehingga sikap ini seringkali mengganggu kenyamanan sesama pengguna jalan. Sikap ugal-ugalan dan seenaknya sendiri dari pengemudi sepeda motor kerap kita jumpai di jalan raya. Akibatnya, berbagai gesekan, konflik dan ketegangan di jalan sudah menjadi pemandangan sehari-hari.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh perilaku pengendara sepeda motor adalah kecenderungan menyerobot trotoar jalan.  Meski trotoar di Jakarta tak tertata seperti di negara-negara lain, trotoar masih berfungsi dan bermanfaat bagi pejalan kaki. Kehadiran sepeda motor yang sering menyabotase ruang-ruang sempit di sisi jalan sungguh merugikan dan membahayakan pejalan kaki. Sering kita saksikan bagaimana pejalan kaki harus memberi jalan bagi sepeda motor yang memanfaatkan trotoar ketika jalan utama penuh sesak. Jika tak hati-hati, bukan tidak mungkin pejalan kaki bisa mengalami cidera akibat diserempet sepeda motor. Kenyamanan dan keamanan yang seharusnya dinikmati pejalan kaki telah tergerus dengan kehadiran sepeda motor yang semakin merajalela.

Tingginya angka kecelakaan sepeda motor juga menjadi masalah serius yang muncul bersamaan dengan membengkaknya jumlah kendaraan roda dua tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini. Data Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan yang terjadi pada sepeda motor paling tinggi di antara kendaraan jenis lain. Selama Januari hingga Oktober 2011, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor sebanyak 62%. Padahal kecelakaan yang dialami mobil pribadi hanya sebesar 18%. Disusul oleh kendaraan angkutan barang sekitar 11% dan angkutan umum sebanyak 8%. Dengan proporsi tersebut, maka jika hitungan rata-rata 22 kasus kecelakaan dan 3 orang tewas per hari, kita tentu bisa menyimpulkan bahwa sepeda motor adalah kendaraan yang paling membahayakan dan paling banyak merenggut nyawa.

Kecelakaan sepeda motor di Jakarta Utara (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/hp/10)

Dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sepeda motor, tidak heran jika banyak orang mengkaitkan masalah kemacetan dan masalah sosial lain kota Jakarta dengan kehadiran roda dua. Kecenderungan pengendaranya yang mengabaikan lalu lintas, tren menyerobot jalur pejalan kaki dan tingginya tingkat kecelakaan yang ditimbulkannya merupakan tiga hal utama yang seolah melekat pada alat transportasi yang bernama sepeda motor. Namun kiranya patut dicermati bahwa sepeda motor dan masalah yang ditimbulkannya bukanlah satu hal yang menjadi faktor penentu atas carut marutnya lalu lintas di Ibu Kota. Kehadiran dan pesatnya jumlah sepeda motor sesungguhnya dipicu oleh faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan layanan publik.

Salah satu penyebab utama mengapa masyarakat memilih kendaraan roda dua tidak lain karena masih buruknya layanan transportasi publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bus umum, angkutan kota, metromini dan Kopaja telah gagal memberikan layanan transportasi kepada masyarakat menurut standar keamanan dan kenyamanan yang berlaku. Tidak hanya kualitas kendaraan yang nyaris tak terkontrol, tetapi juga pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang tak beraturan. Akibatnya, penumpang tak merasa nyaman dan tak bisa memprediksi waktu tempuh ketika bepergian dengan transportasi umum. Kerugian waktu dan tenaga dalam hal ini menjadi tak terhindarkan.

Belum lagi isu keamanan yang sering dikeluhkan masyarakat pengguna angkutan umum. Tidak jarang kasus kekerasaan hadir di dalam kendaraan umum. Mulai dari pencopetan, penjambretan, penodongan dan pelecehan seksual. Walaupun tidak ada angka pasti kejahatan yang terjadi di dalam kendaraan umum, kebanyakan masyarakat Jakarta sudah mafhum soal ini. Kasus pemerkosaan yang belakangan terjadi di sejumlah angkutan kota bahkan telah membuat banyak wanita trauma untuk menggunakan jasa angkutan umum.

Semua hal tersebut terakumulasi menjadi citra negatif yang melekat dalam diri transportasi publik hingga hari ini. Akibatnya, masyarakat cenderung menghindari penggunaan jasa angkutan umum, padahal semangat para pemegang kebijakan menghendaki sebaliknya. Studi yang dilakukan oleh Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) menunjukan bahwa selama kurun waktu 2002-2010, pengguna angkutan umum merosot tajam dari 5,3 persen (2002) menjadi 2,3 persen (2010), sementara pengguna sepeda motor meningkat drastis dari 21,2 persen (2002) menjadi 48,7 persen (2010).

Faktor lain dari tren peningkatan jumlah sepeda motor adalah tidak adanya kebijakan yang berorientasi pada kontrol populasi kendaraan. Wacana tentang pembatasan sepeda motor memang pernah dilontarkan oleh sejumlah pihak, tetapi sampai saat ini belum ada langkah-langkah kongkrit yang menunjukkan realisasinya. Pembatasan populasi sepeda motor ini dianggap penting mengingat tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah sepeda motor dengan fasilitas publik yang disediakan.

Data Ditjen Perhubungan Darat mengkonfirmasikan ketidakseimbangan ini. Menurut dinas penyelenggara transportasi publik ini, peningkatan angka sepeda motor mencapai rata-rata 11 persen pertahun, sedangkan perluasan jalan hanya berkisar 1 persen per tahun. Maka tidak berlebihan kiranya jika muncul gagasan untuk membatasi pertumbuhan sepeda motor atas dasar gap yang begitu lebar antara jumlah kendaraan dan sarana atau fasilitas pendukungnya.

Adanya komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri sepeda motor juga menjadi faktor penting melonjaknya angka kendaraan bermotor. Komitmen itu telah diwujudkan dalam bentuk kemudahan-kemudahan bagi produsen untuk memasukkan produknya tanpa hambatan. Salah satu peraturan yang telah membuka jalan masuknya sepeda motor ke tanah air adalah peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen. Dampak dari pemberlakuan aturan ini bisa terbaca dalam angka penjualan sepeda motor sejak dikeluarkannya aturan tersebut.

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISMI) menunjukkan tren peningkatan pembelian sepeda motor selama lima tahun terakhir (2007-2011). Dengan pengecualian tahun 2009, angka penjualan sepeda motor tumbuh rata-rata sebesar 15% per tahun. Indikator kenaikannya bisa dibaca pada angka penjualan tahun 2008 sebesar 6.215.831 unit dari penjualan tahun sebelumnya sebanyak 4.688.263 unit (naik 33%). Sedangkan pada tahun 2011, angka penjualannya mencapai 8.043.535 unit  (naik 8,7 %) dari penjualan tahun 2010 sebesar 7.398.644 (naik 25,7%) dan tahun 2009 sebesar 5.881.777 unit.

Di satu sisi, peningkatan penjualan sepeda motor bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama memperluas lapangan kerja khususnya di sektor otomotif. Namun di sisi lain, pertumbuhan jumlah sepeda motor di Jawa, khususnya di Jakarta, telah mengalami tingkat kejenuhan. Akibatnya, kepentingan ekonomi sejumlah pihak berhadapan dengan kebutuhan masyarakat untuk menjalani kehidupan berlalu lintas secara tertib dan teratur.

Hal ini disebabkan karena perkembangan tersebut tidak dibarengi kebijakan-kebijakan pendukung lain yang bisa mencegah konflik kepentingan dalam masyarakat. Dan sayangnya, pihak-pihak pemegang kebijakan kurang serius mengelola beragam kepentingan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul.

Akumulasi masalah kebijakan mengenai tata kelola layanan transportasi publik dan pembangunan ekonomi seperti disebutkan di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kebijakan penyelenggaaran negara haruslah terintegrasi dan berbasis pada kepentingan rakyat banyak. Kehadiran kendaraan roda dua yang nyaris tak terkendali ternyata merupakan imbas dari buruknya layanan transportasi dan absennya jaminan keamanan serta kenyamanan yang menjadi hak warga negara. Dan membludaknya pengendara sepeda motor telah menimbulkan masalah sosial dan budaya yang tak pernah kita perkirakan sebelumnya.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan sepeda motor tidak bisa hanya dengan fokus pada isu sepeda motor itu sendiri. Karena masalah roda dua ini terkait dengan masalah sistem transportasi, sistem keamanan dan sistem manajemen kepentingan publik. Memisahkan faktor-faktor yang saling terkait tersebut hanya akan memunculkan masalah baru yang bisa jadi akan menelan ongkos sosial dan politik yang lebih besar.

Jakarta yang tertib dan teratur tentu menjadi dambaan banyak pihak. Sebab kota yang sudah berusia lebih dari empat abad ini adalah ‘melting pot’ dari berbagai kepentingan. Keindahan Jakarta akan menjadi kebahagiaan banyak orang. Sebaliknya, keburukan Jakarta akan menjadi kesengsaraan banyak warga. Kita tidak ingin nasib Ibu Kota semakin terpuruk hanya karena dikepung oleh roda dua.

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Hamdani → Social Observer

Lihat semua tulisan dari

5 Responses to “Ketika Roda Dua Mengepung Jakarta”

  1. raden bayu h says:

    Pemerintah DKI dan sekitar DKI harus membuat kebijakan baru dengan membangun transpotasi masal seperti kereta (penambhan keberangkatan) dan membangun jalur jalur bus transjakarta yang menjelajahi juga kota di sekitarnya

  2. Yudi Nugraha says:

    Naik motor bukan solusi untuk hal sbb:
    - mengatasi kemacetan
    - fleksibilitas di jalanan
    - menghemat energi
    - menghemat ongkos
    - mengurangi tingkat kecelakaan
    - mengurangi polusi
    - kenyamanan berkendara
    Untuk kasus kompleksnya lalulintas seperti di Jakarta telah mensejajarkan motor dengan mobil dalam hal `egoisme yg tidak mengatasi masalah transportasi`

    Jawabannya hanya satu: utamakan transportasi umum terutama angkutan massal dan cepat, apapun itu bentuknya, apapun itu caranya, apapun itu resikonya…dan jangan lupakan jalur pejalan kaki/sepeda.

    Dan secara makro harus menyeimbangkan pembangunan di tiap daerah supaya tdk terbeban urbanisasi terus.

  3. hamdani says:

    Semangat tulisan di atas sesungguhnya tidak menempatkan sepeda motor sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan. Bukan pula sedang berbicara fleksibilitas di jalanan, dan kendaraan hemat enerji/ongkos. Tetapi penulis sedang berbicara tentang keunggulan alat transportasi roda dua tersebut dibanding kendaraan lain, roda empat misalnya.

    Dalam tulisan di atas bahkan tidak disebutkan sama sekali soal sepeda motor sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kecelakaan lho. Penulis malah menunjukkan data tentang betapa tingginya resiko warga yang memilih berkendaraan roda dua.

    Ketika penulis menyebutkan ketidaknyamanan transportasi umum, lalu masyarakat memilih sepeda motor, sekali lagi itu bukan dalam konteks menyodorkan sebuah solusi. Penulis hanya menunjukkan hubungan sebab akibat yang sudah banyak ditemukan dalam berbagai studi.

    Nah, sebetulnya kata kunci dalam tulisan di atas adalah kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan yang menyelesaikan berbagai persoalan dengan memperhatikan kompleksitas masalah lain yang saling terkait. Penjabarannya tentu bisa panjang lebar.

    Dalam hal ini penulis tidak berambisi memberikan solusi yang detail untuk problem kemacetan di Jakarta, karena studi soal ini sudah banyak dan memadai untuk mencari jawab atas kekusutan yang menimpa kota Jakarta. Tinggal keberanian dan kesungguhan pemimpinnya untuk mengeksekusi hasil-hasil studi.

    Harian Kompas pernah menurunkan tulisannya tentang problem transportasi di Jakarta. Dalam ulasan tulisan tertanggal 24 April 2012, surat kabar terkemuka ini menyimpulkan bahwa berbagai studi sudah banyak dilakukan. Tinggal implementasi saja.

    So, siapa di antara Cagub DKI yang punya keberanian dan kesungguhan mengatasi masalah Jakarta? Silahkan anda menilai. Saya yakin masing-masing orang punya pendapatnya sendiri sesuai dengan besar kecilnya informasi yang dimiliki ataupun preferensi pribadi yang tidak ada hubunganya sama sekali dengan kompetensi sang calon…:)

  4. Kyai Slamet says:

    pengguna motor adalah orang rasional. Ketika jalanan di jakarta ga tambah lebar. Malah makin sempit stelah harus dibagi dengan busway. Pilihan penggunaan motor menjadi keputusan efisien. Ga perlu jalan lebar. Ga perlu bensin banyak. Efektif sampai tempat tujuan. Kalo mau mengurangi kendaraan bermotor, gampang pajak motor dinaikan, aturan kecepatan dijalan raya diperketat, tarif parkir dinaikan, dan harga bensin juga dinaikkan. Pasti orang pikir pikir mau naik motor. Hanya saja pemeritah kudu menyediakan sarana transportasi publik yang memadai. Bisa ga tuh?

  5. ahsanul gafur says:

    Selama ini soal kemacetan cuma dipandang dari segi fisik yaitu :
    1. Infrastruktur
    2. jumlah kendaraan
    tp lupa soal :
    1. Sistem Pengaturan
    2. Prilaku pengguna dan aparat
    Contoh :
    1. Banyak contoh jalan sdh dilebarkan 4 jalur, eh macet juga krn pengaturan diserahkan pada ogah, bikin barisan baru jd 6 baris, mencuri jalur dg masuk ke spbu lalu nyrobot di depan. atau mau putar kanan ambil jalur kiri, mau belok kanan ambil jalur kiri atau sebaliknya.
    2. Contoh lain di tol, rame2 bikin barisan masuk ke bahu jalan, eh di bahu jalan ada mbl yg berhenti krn mogok, lalu maksa masuk ke jalur kanan, akhirnya jadi “bottle neck”, macet panjang… udah gitu gak kapok (dasar otak hewan), selesai bikin macet, masuk lg ke bahu jalan, kalo ketemu lg mbl mogok di bahu jalan, atau ada sebab lain, ya merangsek lagi ke kanan, bikin macet lg… gtu terus diulangi…
    3..Jelas2 batas kecepatan minimal di tol 60 km/jam, tapi ratusan (mungkin ribuan) truk dg kecepatan di bawah itu, bahkan yang cuma 30 km/jam boleh masuk, dibiarin, udah gitu yang kecepatannya 32 km/jam maksa ambil jalur kanan, akhrnya macet panjang…. atau bertumpuk2 semua jalur diambil truk. Ini baru di tol yg “cuma” timbulkan kemacetan, bgm kalo truk2 raksasa ini dg kecepatan amat rendah, jalan di jalan umum biasa, gak kuat nanjak, lalu nyungsep nabrak warga…? Akan ada korban jiwa dan harta org….
    4. Angkot dan bis semaunya berhenti, bahkan di depan pos petugas, jg gak diapa2in.

    Jadi, kalo bicara kemacetan dan kecelakaan, perilaku mesti dikaji selain soal infrastruktur, begitu jg soal motor ini…yg memang raja jalanan paling buas… Ada berani bahas ini?
    Konon soal perilaku ini enggan dibahas, takut pada anarki warga… lgpula gak ada untung politisnya…. krn itu akan banyak ongkos yg mesti dikeluarkan krn perbaikan infrastuktur tp tetap macet spt bikin flyover, pelebaran jalur, dll, krn menghindari penertiban warga yg memang cenderung anarkis….

    Semoga Tuhan masih mau menyelamatkan bangsa ini dari keprimitifan…

Leave a Reply