Graha Pena Gunadarma

E-Government for the People: Indonesia?

May 19th, 2012 | by | in Headline, ICT | 25 Comments

PBB kembali merilis peringkat pengembangan e-governemnet dari 193 negara. Laporan pemeringkatan kali ini bertajuk: E-Government for the People. PBB mendefinisakan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakaan informasi dan layanan public ke masyarakat. Pengembangan dan inovasi e-government menempatkan sektor publik sebagai pendorong permintaan untuk infrastruktur TIK dan aplikasinya untuk mendukung perekonomian secara luas.

Sejak tahun 2003 PBB mengembangkan indeks pengembangan e-government (e-government development index-disingkat EGDI) sebagai dasar pemeringkatan negara-negara yang menjadi anggota PBB. EGDI adalah indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan TIK untuk menyediakaan memberikan layanan publik. EGDI untuk edisi 2012 diukur berdasarkan tiga sub index yaitu online service index, telecommunictaion index,  dan human capital index.  Formula perhitungan EDGI adalah sebagai berikut.

EGDI = (⅓Online service index)+(⅓ Telecommunication index)+(⅓Human capital index)

Pengukuran Online Service Index menggunakan hasil pengamatan terhadap website pemerintah pusat, berbagai portal nasional dan beberapa website kementerian yang relevan. Sedangkan pengukuran dua sub indeks lainya menggunakan data sekunder. Telecommunication infrastructure index merupakan rata-rata aritmetik dari lima indikator yaitu (1) estimated internet users per 100 inhabitants, (2) number of main fixed telephone lines per 100 inhabitants, (3) number of mobile subscribers per 100 inhabitants, (4) number of fixed internet subscriptions per 100 inhabitants, dan (5) number of fi xed broadband facilities per 100 inhabitants. Human capital index adalah rata-rata terbobot dari dua indikator yaiyu (1) adult literacy rate dan (2) the combined primary, secondary, and tertiary gross enrolment ratio.

Pada edisi kali ini Indonesia menempati posisi ke 97 dunia dengan nilai EGDI 0.4949, atau  meningkat sebanyak 12 tangga dibandingkan edisi 2010.  Nilai EGDI Indonesia sedikit di atas rata-rata dunia yaitu sebesar 0.4877.  Namun di wilayah ASEAN Indonesia masih menempati posisi tujuh dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Berikut perkembangan peringkat  Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara ASEAN sejak edisi 2003, yang disarikan dari 6 edisi yang dirilis oleh PBB.

Terlepas dari metodologinya yang terus disempurnakan hingga kini, selama kurun waktu sepuluh tahun, peringkat Indonesia cenderung menurun dari tahun 2003 sampai 2010. Baru pada edisi terakhir Indonesia mulai meningkat lagi.  Secara umum peringkat negara ASEAN relatif stabil atau fluktuatif selama satu dasawarsa, kecuali Thailand dan Filipina yang cenderung menurun hingga edisi terakhir. Trend tersebut

World Top Ten

Korea Selatan menempati urutan pertama dunia dengan nila EGDI 0.9283, diikuti oleh Belanda (0.9125), Inggris (0.8960) dan  Denmark (0.8889). Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Norwegia, Singapora dan Swedia menempel ketat di bawahnya. Nilai rata-rata EGDI edisi 2012 sebesar 0.4877, meningkat dibandingkan edisi sebelumnya tahun 2010 sebesar 0.4406. Berikut peringkat sepuluh besar dunia, termasuk nilai tiga indeks pengukuran EGDI.

Asia Top Ten

Korea Selatan dan Singapura yang masuk sepuluh besar dunia, otomatis menjadi dua negara terdepan di wilayah Asia. Jepang hanya menempati peringkat ke empat di bawah Israel. Tiga negara timur tengah masuk yaitu UAE, Bahrain, dan Arab Saudi. Malaysia mendampingi Singapura menjadi wakil ASEAN . Berikut peringkat sepuluh besar Asia, beserta nilai EGDI dan peringkat sebelumnya.

Peringkat ASEAN

Indonesia menempati peringkat ke-97 dunia, atau meningkat dibandingkan edisi 2010 pada peringkat 109. Indonesia tergolong negara ASEAN yang mengalami kenaikan peringkat, yaitu naik 12 peringkat, atau peningkatan terbesar kedua di ASEAN setelah Brunei yang melinjak 14 peringkat.  Negara yang merosot peringkatnya adalah Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Peringkat ASEAN selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Penggunaan data indikator yang berbasis jumlah penduduk bisa dijadikan alasan Indonesia  mengapa peringkatnya relatif rendah. Alasan tersebut masih bisa diperdebatkan, apalagi ada negara lain yang jumlah penduduknya lebih banyak tapi  peringkatnya lebih baik dibandingkan Indonesia, yaitu China dan Amerika Serikat.  Alasan yang lebih masuk akal adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat melek TIK dari sebagian besar penduduk Indonesia, serta lemahnya infrastruktur TIK. Berikut peringkat Negara dengan jumlah penduduk di atas 100 juta orang.

*****

Bagaimana status Indonesia dilihat dari indikator pada setiap sub indeks pengukuran EGDI? Nanti dibahas pada tulisan berikutnya aja deh :)

UPDATE:

Bagaimana plus-minus E-Government Indonesia untuk setiap sub indeks beserta indikatornya, juga apa yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan e-government ke depannya,  bisa dilihat pada tulisan berikut:

E-Government Indonesia: Masalah Infrastruktur dan Transaksi Online

—-

Tulisan terkait:

Metoda Pengukuran Indeks Pengembangan E-Government

Keterbukaan Informasi Publik

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Budi Hermana → Dosen Universitas Gunadarma http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana

Lihat semua tulisan dari

Website : http://bhermana.staff.gunadarma.ac.id

25 Responses to “E-Government for the People: Indonesia?”

  1. assalamuallaikum pak menurut wacana yang saya baca di atas fungsi dari e-government adalah media pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan public ke masyarakat jika benar seharusnya berita atau informasi tersebut lebih bisa di sosialisasikan ke masyarakat agar seluruh masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut. karena jujur saya sendiri baru mendengarnya walaupun saya tau pemerintah memiliki situsnya masing-masing. apakah situs tersebut yang di maksud e-government? dan kita juga harus mencari solusi masalah jaringannya. karena ini menggunakan koneksi internet dan di indonesia jaringan / koneksi internet yang ada masih sangat lemah jika di bandingkan dengan negara-negara lain.

  2. Maulidia says:

    Dari kesimpulan diatas menurut saya penerapan E-goverment indonesia sudah cukup baik dibuktikan dengan terjadinya peningkatan di banding tahun lalu , hal ini menujukan kualitas dari sebuah hasil kerjasama antara masyarakat dan pemerintah khusus yaa dibidang teknology informasi dan komunikasi . Contoh sederhana, proses komputerisasi KTP & SIM yang sebenarnya merupakan proses e-government paling sederhana – apakah membuat sistem menjadi effisien? Yang jelas saya pribadi mempunyai 2 buah KTP (Bandung & Jakarta) & SIM bahkan bisa diperoleh dengan mudah tanpa perlu ujian dll, cukup datang foto & tanda tangan saja. Tentunya semua dilakukan dengan menyogok para oknum yang ada di depan komputer dengan dana yang cukup orde-nya cukup beberapa puluh ribu Rupiah saja.

  3. Prima Mulia says:

    Menurut pendapat saya, Indonesia berpeluang dalam menerapkan sistem E-Government secara baik asalkan disertai dengan kesadaran masyarakat yang baik pula dan infrastruktur yang dapat memfasilitasi dalam penerapan E-Government. Untuk dapat menerapkan sistem tersebut masyarakat perlu memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi. Ada beberapa instansi pemerintahan yang sudah mulai menerapkan teknologi informasi seperti PT. KAI yang menerapkan sistem online. Tapi masih saja banyak orang yang datang ke stasiun untuk memesan langsung dari loket pemesanan. Hal ini membuktikan masyarakat kita kurang siap dalam perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penerapan E-Government saya rasa Indonesia membutuhkan waktu dalam penerapannya, ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan sebagian orang di Indonesia dalam bidang IT. Lihat Singapore, mereka bisa menempati urutan teratas untuk wilayah ASEAN. Selain penduduknya yang sedikit dibanding negara lainnya, kesadaran masyarakat di sana juga tinggi dan disiplin yang tinggi pula. Dilihat dari statistik dari tahun sebelumnya indeks rata-rata Indonesia bergerak naik, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menerapkan E-Government secara menyeluruh asalkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Indonesia ditingkatkan.

  4. Menurut pendapat saya Pribadi ,Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungisnya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi. Untuk memenuhi konsep sistem informasi yang baik maka dari masing-masing unsur tersebut harus memiliki standar yang harus dipatuhi dan dijalankan, sehingga sistem informasi dari satu lembaga pemerintah ke lembaga pemerintah lainnya dapat terhubung, dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik kedalam maupun keluar.

    • Budi Hermana says:

      Egovernment memang ada tahap2nya, dan Indonesia masih ada di tahap awal. Salah satu kuncinya adalah peran perguruan tinggi. Semoga UG menjadi pelopor untuk memajukan IT di Indonesia, termasuk dalam konteks egovernment. Salam

  5. Wahab says:

    Menurut pandangan saya, Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri

    • Budi Hermana says:

      Memang itu tujuannya. Sekarang tantangannya adalah apakah Indonesia bisa melangkah ke tahap pengembangan e-government berikutnya, bukan sebatas tahap pertama saja (emerging) yang sekedar upload berita atau berbagai dokumen saja ke situs pemerintah. Itu kalo hanya melihat Online Servive Index saja. Indeks lainnya juga perlu dibenahi, termasuk kesiapan masyarakatnya juga agar lebih melek TIK. Trims, salam

      • Wahab says:

        yaa kita berharap ,walaupun masih tungkat awal akan terus nail k tingakat yang lebih baik lagi ,gimana caranya ya dengan berusaha semaksimal mungkin dari setia individu setelah itu dijalin kerjasama pada pihak2 yang terkait :D

  6. Menurut pendapat saya, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam penerapan E-Goverment di Indonesia. Banyak sekali permasalahan yang ada pada layanan jaringan telekomunikasi, sering kali dalam kondisi penting jika ingin menelepon atau sms, sinyal yang didapat handphone kita kurang baik,maka kita pun menjadi sulit berkomunikasi. Padahal kita tahu tarif komunikasi di Indonesia tergolong cukup mahal dan hal ini sangat tidak sesuai dengan layanan jaringan yang kita dapat.
    Banyak juga usulan dari kreativitas masyarakat untuk membangun suatu jaringan yang dapat membantu masyarakat banyak seringkali dikandaskan oleh restriksi undang-undang informatika sehingga perkembangan jaringan yang lebih baik pun akan semakin sulit dicapai.
    Selain itu penyuluhan terhadap masyarakat yang belum melek internet juga sangat penting. Kita tahu saat ini masih banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil masih kurang perhatian dari pemerintah, mereka pun sulit berkembang karena tidak tahu apa yang terjadi di kota. Maka pelatihan dan penyuluhan mengenai internet sangat penting, terutama jika ingin konsep E-Goverment berhasil.
    Jika kualitas jaringan komunikasi di Indonesia sudah baik, maka penerapan E-Goverment pun akan sangat mudah. Masyarakat akan mudah mengakses situs E-Goverment dan politik pun akan dapat berjalan dengan baik di Indonesia karena ada keterbukaan dan hubungan saling timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.

    • Budi Hermana says:

      Semoga civitas akademika UG bisa menjadi pelopor dalam meng-ICT-kan masyarakat dan memasyaratkan ICT ya :) Tetap semangat demi kemajuan negeri ini ya. Trims, salam

  7. Sangat memprihatinkan sekali melihat peringkat indonesia yang jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, khususnya di wilayah ASEAN. Dengan penduduk yang begitu banyak, harusnya pemerintah memiliki sistem publik yang berbasis TIK yang memadai. Sampai saat ini sistem tersebut sebagian besar hanya terdapat di kota-kota besar saja, sedangkan di daerah-daerah sama sekali tidak terjamah. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat harus bisa meningkatkan hal tersebut.

  8. Indonesia butuh kebijakan yang tegas soal E-goverment dari pemerintah, kebijakan ini diperlukan guna untuk membangun sarana E-goverment, kebijakan itu seperti bagaimana cara memaksimalkan kondisi Indonesia agar seluruh warganya mendapat fasilitas elektronik yang mempermudah bertelekomunikasi, seperti contohnya E-KTP. Indonesia sudah termasuk ‘telat’ melakukan upaya peningkatan infrastruktur ini, seharusnya dapat diatasi lebih dini agar jumlah kepadatan setiap tahunnya dapat terdeteksi lebih tepat dan efisien. Lalu bagaimana caranya ‘meningkatkan pemahaman E-government ini?’ yaitu dengan mem’posyandu’kan E-governement ke seluruh wilayah Indonesia, memberikan pengajaran lebih dini pentingnya E-government ini, serta mengajari masyarakatnya untuk bergabung membuat atau lebih kreatif dan inovatif terhadap masalah elektronika ini, seperti contohnya belajar tentang alat-alat telekomunikasi dari sejak SD, bagaimana sebuah data yang dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya (pentransferan) dengan menggunakan media transimi. Anak-anak itu lebih cepat menghapal dibandingkan saat mereka beranjak dewasa maka dari itu penting sekali memberikan pengajaran tentang Internet dengan nilai plus dan negatifnya, belajar mengenai barang elektronika lainnya yang juga membantu kehidupan manusia. Dengan begitu warga Indoensia tidak terlalu ‘bodoh’ memahami bagaimana pentingnya E-government ini tidak terlalu maju mundur untuk memutuskan ‘keperluan’ dari sistem ini. Yang penting bagaimana seluruh masyarakatnya paham akan E-government ini dan mau mengupayakan bersama bukan dari satu pihak saja.

    • Rumah Pena Rumah Pena (Author) says:

      Rumah Pena tetap berusaha optimis, dalam lima tahun ke depan, posisi Indonesia membaik :) Ditunggu kiprah para UG-er, khususnya dalam pengembangan TIK untuk meningkatkan mutu layanan publik ya. Semoga Dinda pun menjadi pelopor nantinya. Trims, salam

  9. mely says:

    Saya mau bertanya terkait efektivitas portal (website) pemerintah daerah dalam menunjang keterbukaan informasi publik, Aspek apa yang bisa digunakan untuk menilai efektivitas itu Pak?mohon bantuannya

  10. nurdin says:

    maaf mau tanya…kalau data-data tentang pertumbuhan ekonomi krestif di berbagai negara bisa di dapat dimana ya? saya perlu untuk tugas mata kuliah perekonomian Indinesia!

    terimakasih sebelumnya!

Leave a Reply