Graha Pena Gunadarma

Debt Collector, Jangan Main Kotor dan Teror

June 24th, 2012 | by | in Ekonomi, Headline | 4 Comments

Demi perlindungan konsumen, BI pun mengatur penggunaan jasa Debt Collector pada penagihan kartu kredit. Pada tanggal 7 Juni 2012 BI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 14/ 17 /DASP yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

(sumber gambar: Info dan edukasi konsumen-BI)

Regulasi terbaru tersebut membuat penerbitan dan penggunaan APMK menjadi lebih ketat, yang mencakup prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian Kartu Kredit, standar keamanan APMK, kerjasama antara penyelenggara APMK dengan pihak lain, dan penyampaian laporan. Tata cara penagihan, termasuk penggunaan jasa Debt Collector dalam penagihan kartu kredit, pun diatur lebih rinci dan ketat.

Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa: (a) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku; (b) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit; (c) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan.

Jika Anda tiba-tiba didatangi debt-collector, pastikan mereka menggunakan kartu identitas resmi yang diterbitkan penerbit kartu kreditnya. Perhatikan namam termasuk foto diri yang wajib terpampang pada kartu identitas. Kita pun berhak menolak jika mereka datang ke kantor kita, atau ke alamat lain yang tidak tercantum dalam alamat penagihan atau domisili pada saat persetujuan penerbitan kartu kredit.

BI pun melarang penagihan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Tekanan secara fisik atau verbal pun dilarang. Pihak yang ditagih pun harus pemegang kredit yang bersangkutan, bukan istri, anak, atau keluarga lainnya.

Modus lama yang sering dilakukan adalah debt collector menelpon secara intesif, bahkan tak jarang dengan seperti teror dan mengeluarkan kata-kata yang jauh dari ramah. Kini BI melarang praktek-praktek seperti itu. Intinya, boleh menggunakan sarana komunikasi, namun dilarang melakukannnya secara terus menerus yang bersifat mengganggu.

Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana tersebut di atas, Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.

Dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, juga berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;
  2. Kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.

Tulisan Terkait:

Tutup Kartu Kredit, Yuk!

BI Tingkatkan Perlindungan Pengguna Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debet

Rujukan:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Baru).
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (lama).
  3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP Perihal  Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP (Baru).
  4. Surat Edaran No. 11/10/DASP  tahun 2009 (Lama)
  5. Peraturan Bank Indonesia  No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Budi Hermana → Dosen Universitas Gunadarma http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana

Lihat semua tulisan dari

Website : http://bhermana.staff.gunadarma.ac.id

4 Responses to “Debt Collector, Jangan Main Kotor dan Teror”

  1. raden bayu h says:

    apa yang dilakukan BI saat ini sangat baik mudah saja berjalan baik memang kadang yang baik belum tentu benar dan benar belum tentu baik. oleh karena itu para dept collector dan para pemegang kridit harus saling menghargai kondisi dan janji yang ditetapkan .biasanya dept collector bersifat negatif karena selalu seperti di permainkan oleh pemegang kredit dan kadang dept terlalu memaksakan keadaan yang ada.

  2. raden bayu h says:

    dan pihak bank juga harus mengerti jangan melakukan promosi yang berlebihan sehingga masyrakat yang gajinya menengah ke bawah ikut tergiur malakukan kredit card akan tetapi mereka tak sadar akan selalu ditagih apa bila utang belum dibayar sesudah jatuh tempo

  3. Nita says:

    Pak Budi Yth.
    Adakah sanksi bagi penagih yang melanggar aturan penagihan yang telah dibuat oleh BI?
    Adakah sanksi bagi penagih,yang melanggar etika penagihan?
    Karena kalau tak ada sanksi apapun yang diberikan, sepertinya aturan tersebut hanya dianggap sebagai pajangan saja…

    • Bambang sungkono says:

      Setatus Nasabah kartu kredit dengan lembaga pemberi Kredit adalah dasar kepercayaan DarIi pemberi kredit kepada nasabah. sifatnya bukan Bank pemberi kredit kepada debitur. Maka
      Seyogianya setatus kartu kredit macet, pihak Bank Indonesia tidak boleh CAMPUR TANGAN MEM BLACK LIST NASABAH KARTU KREDIT YG MACET.
      Karena masalah SENGKETA annual fee yg nilainya tida melebihi 100ribu
      Bisa jadi alat sandera ( blacklist BI) oleh debt collector utk memaksa
      Nasabah membayar. Tindakan blacklist BI se olah2 menjadi Cukongnya/backing debt collector.

Leave a Reply