Graha Pena Gunadarma

BI Cegah Cuci Uang via Jasa Non-Bank

April 4th, 2012 | by | in Ekonomi, Headline | No Comments

Cuci uang sederhananya adalah “bersih-bersih”  terhadap uang atau harta  agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil dari kejahatan atau tindak pidana. Dulu, upaya bersih-bersih itu sering melalui bank karena memang menjadi tempat menyimpan uang. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kompleksitas sistem keuangan serta semakin canggihnya modus operandi pelaku pencucian uang, pencucian uang bisa melalui cara-cara lain, misalnya melalui pembelian barang dan jasa – contoh: lelang barang antik, atau kolektor lukisan mahal- atau melalui jasa pengiriman uang yang belum terlacak atau diluar sistem perbankan.

Cuci uang dalam transaksi atau sistem pembayaran diluar perbankan sebenarnya berpeluang tinggi. Hal ini sebenarnya sudah tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, namun khusus untuk yang terkait sistem pembayaran, belum ada petunjuk atau peraturan di bawah UU yang lebih teknis, seperti halnya di Bank Umum atau BPR yang sudah ada kebijakan atau peraturan dari BI.

BI terbitkan PBI No.14/3/PBI/2012 tanggal 29 Maret 2012

Sehubungan dengan hal tersebut, BI akhirnya menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/3/PBI/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang harus diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran.

PBI tersebut baru diberlakukan mulai 8 Juni 2013, atau masih lebih dari satu tahun lagi. Mungkin BI perlu mensosialisasikan peraturan ini kepada semua lembaga terkait. Selain itu, Surat Edaran sebagai bentuk pelaksanaan teknis dari PBI ini belum dirilis. Kita tunggu saja Surat Edaran tersebut, yang pasti bersifat sangat teknis, apalagi terkait dengan sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-money, e-payment, dll, yang sekarang semakin banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk untuk mengirimkan uang dari atau ke luar negeri.

Kita lihat sekilas PBI tersebut dengan mengutip sebagian Tanya-Jawab tentang PBI tersebut yang bisa diakses di website Bank Indonesia.

Siapakah yang harus mematuhi ketentuan dalam PBI ini?

Ketentuan dalam PBI ini harus dipatuhi oleh setiap pihak selain Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia sebagai:
a. penerbit dan/atau acquirer kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK);
b. penerbit dan/atau acquirer kegiatan Uang Elektronik; dan
c. penyelenggara KUPU (Kegiatan Usaha Pengiriman Uang).

Apakah Pedagang Valuta Asing (PVA) harus mematuhi PBI ini?

Apabila PVA tersebut memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara KUPU, atau penerbit dan/atau acquirer APMK atau Uang Elektronik, maka dalam menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU-nya pihak tersebut harus memenuhi ketentuan dalam PBI ini. Di sisi lain, untuk kegiatan perdagangan valuta asing yang diselenggarakannya, PVA harus mematuhi ketentuan terpisah yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi kegiatan PVA.

Laporan apa sajakah yang harus disampaikan kepada PPATK?

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jenis laporan yang harus disampaikan pihak pelapor kepada PPATK terdiri atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

*****

Selain cuci uang hasil tindak pidana, PBI tersebut juga mengatur tentang pendanaan terorisme yang memanfaatkan sistem pembayaran. Dokumen selengkapnya dapat dilihat di sini. Intinya, cuci uang atau pendanaan terorisme tersebut diindikasikan dari transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan ke PPATK.

Apa sih yang dimaksud dengan Transaksi keuangan Mencurigakan?

Kita lihat Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencengahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

 

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: (a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; (b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau (d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Pemantauan transaksi keuangan mencurigakan merupakan wewenang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut UU No.8 Tahun 2010, PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Namun, transaksi keuangan mencurigakan juga bisa berdasarkan laporan dari lembaga yang diberi hak dan wewenang untuk melaporkan, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, pedagang valas, jasa pengiriman uang, dll seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pendukungnya.

Informasi lengkap tentang PPATK dapat di lihat pada situs resminya di sini.

Dokumen PBI selengkapnya bisa diakses di sini.

Tulisan Dengan Topik Terkait

Ditulis Oleh

Budi Hermana → Dosen Universitas Gunadarma http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana

Lihat semua tulisan dari

Website : http://bhermana.staff.gunadarma.ac.id

Leave a Reply